Lembaga Keuangan Mikro menjawab Tantangan Zaman

Menurut Mandala Manurung dan Prathama Rahardja (2004 : 124) “LKM adalah lembaga keuangan yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin serta para pengusaha kecil”. Sedangkan menurut Direktorat Pembiayaan (Deptan), (2004) dalam Ashari (2006: 148) bahwa “LKM dikembangkan berdasarkan semangat untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat miskin baik untuk kegiatan konsumtif maupun produktif keluarga miskin tersebut”.

Dalam menghadapi perkembangan zaman peran LKM sangat di perlukan untuk memberikan pelayanan berupa jasa kepada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah, selain itu juga untuk para pengusaha kecil atau mikro yang masih membutuhkan bantuan. Hal ini sejalan dengan tujuan LKM yaitu meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, serta membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama bagi masyarakat miskin dan / atau berpenghasilan rendah.
LKM sendiri merupakan lembaga yang dibuat oleh masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah kebawah. Selain itu, LKM juga dibentuk untuk menaungi usaha mikro, termasuk usaha kecil menengah, koperasi, dan juga usaha kecil lainnya yang tidak mempunyai banyak modal.
Pembuatan LKM mempunyai dasar hukum yang jelas yaitu :
  • ·         Dalam UU no 1 tahun 2013 yang berisi mengenai LKM baik dari pembuatan, syarat, dan lain – lain
  • ·         Dalam PP nomor 89 tahun 2014 yang mengatur beberapa hal cara pengoperasian LKM dari besarnya suku bunga pinjaman, atau mengenai imbal hasil pembiayaan
  • ·         Dalam surat edaran OJK nomor 29 tahun 2015.
Peran LKM dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia sangat tinggi. LKM dapat memberikan sarana dan program baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Dengan mendorong usaha kecil dan mikro yang bersifat produktif melalui penyediaan fasilitas pinjaman skala kecil, maka dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan dapat menumbuhkan usaha – usaha kecil dan mikro.
Dengan berkembangnya zaman, sekarang juga ada LKM berbasis syariah. Lembaga Keuangan Mikro syariah (LKMS) terdiri dari berbagai lembaga diantaranya BPRS (Bank Perkreditan Mikro Syariah), BMT (Baitul Mal Wat Tanmil), serta Koperasi Syariah. Ketiga lembaga tersebut mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain dan berhubungan erat dengan lembaga syariah lainnya yang lebih besar.

1. BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah)
BPRS merupakan bank sistem transaksiknya menggunakan cara konvensional namun berdasarkan prinsip syariah, BPRS tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran kepada masyarakat. Bentuk hukum bank umum dan BPR dapat berupa Peseroan Terbatas(Perseroan), Perusahaan Daerah, dan Koperasi. Mekanisme operasional BPR Syariah tunduk pada peratuan BI Nomor 6/17/PBI/2004. Dalam aturan ini usaha BPR Syariah adalah :
A. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk antara lain :
1.      Tabungan berdasarkan prinsip wadi’ah atau mudharabah;
2.      Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah;
3.      Bentuk lain yang menggunakan prinsip wadi’ah atau mudharabah;

B.  Menyalurkan dana dalam bentuk antara lain :
1.      Transaksi jual beli dalam aktifitasnya menggunakan prinsip murabahah, isthisna dan salam;
2.      Transaksi sewa menyewa di landaskan dengan prinsip ijarah;
3.      Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip : mudharabah; dan musyarakah;
4.      Pembiayaan yang dilakukan dengan berlandaskan prinsip qardh
C. Melakukan transaksi yang tidak melanggar Undang-undang Perbankan dan prinsip syariah.


2. BMT (Baitul Mal Wat Tamwil)
Definisi dari BMT secara harfiah (bahasa) yaitu baitul maal dan baitul tanwil.Baitul maal merupakan lembaga keuangan Islam yang memiliki kegiatan utama menghimpun dan mendistribusikan dana ZISWAHIB ( zakat, infak,shadaqah, waqaf dan hibah) tanpa melihat keuntungan yang di dapatkan (non profit oriented). Baitul tamwil termasuk lembaga keuangan Islam informal yang dalam kegiatan maupun operasionaknya memperhitungkan keuntungan(profit oriented). Kegiatan utama bitul tamwil adalah menghimpun dana dan mendistribusikan kembali kepada anggota dengan imbalan bagi hasil atau mark-up/margin yang berlandaskan sistem syariah.
Adapun latar belakang didirikannya BMT adalah sebagai berikut:
  1. Sebagian masyarakat dianggap tidak bankable (sehingga susah b.memperoleh pendanaan, kalaupun ada sumber dananya mahal
  2. Untuk pemberdayaan dan pembinaan usaha masyarakat muslim melalui masjid dan masyarakat sekitarnya

Ciri –ciri dari BMT adalah sebagai berikut:
  1. Berbadan Hukum Koperasi.
  2. Bertujuan menyediakan dana murah dan cepat serta tidak berbelit-belit guna pengembangan dan memajukan usaha bagi anggotanya.
  3. Skala produk dan pendanaan yang terbtas menjadi Prinsip dan pembeda dengan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan mekanismenyadan transaksinya hampir sama dengan perbankan syariah.

3. Koperasi Syariah
Koperasi syariah di Indonesia dalam periode terakhir berkembang cukup pesat dan Continuitas yang tinggi dalam mengembang usahanya dalam memenuhi kebutuhan para anggotanya. Hal ini dapat dilihat dari banyak nya berdiri koperasi-koperasi syariah di seluruh pelosok negeri.Pertumbuhan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS) juga mengalami perkembangan yang pesat dan luar biasa,selain itu KJKS/UJKS merupakan instrumen pemberdayaanUMKM.Pelaksanaan kegiatan usaha berbasis pola syariah ini dimulai pada tahun 2003, sebanyak 26 KSP/USP-Koperasi Syariah. Lalu meningkat menjadi 100 KSP/USP koperasi syariah pada tahun 2004. Tahun 2007 diperkirakan jumlah koperasi syariah mencapai 3000 buah.Dan peningkatan koperasi syariah terus meningkat ,hingga akhir tahun 2010 ini lebih dari 4000 koperasi yang ada di masyarakat,yang tersebardi seluruh wilayah Indonesia.

Koperasi syariah menerapkan beberapa aspek dalam menjalankan kegiatannya guna melayani para anggotanya,termasuk juga aspek azas keseimbangan, azas keadilan,azas kerjasama.Contohnya dalam produksi dimana produksi dalam koperasi menghasilkan sesuatu yang bisa di manfaatkan oleh anggotanya maupun masyarakat, maka pebankan dalam hal ini sudah menerapkan aspek keadilan.Keputusan Menteri mengenai petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi yang disahkan pada September 2004 menyebutkan bahwa setiap koperasi yang akan memulai unit jasa keuangan syariah, diharuskan meyetor modal awal minimal Rp 15 juta untuk primer dan Rp 50 juta untuk koperasi sekunder.

Dengan adanya LKM, masyarakat ekonomi menengah ke bawah bisa mendanai usahanya sendiri. Selain itu, LKM juga berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran karena dengan LKM masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah dapat dengan mudah membuat suatu usaha sendiri dan memberikan kesempatan lapangan pekerjaan bagi pengangguran di setiap usaha baru.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Azas Azas Manajemen

Azas manajemen adalah salah satu mata kuliah yang ada di program studi keuangan daerah. mata kuliah ini memberikan konseptual tentang dasar, prinsip atau azas-azas manajemen dalam berorganisasi. Bagaimana organisasi dalam mencapai sebuah tujuan yang efektif dan efisien dikelola secara sistematik, yaitu melalui input – proses manajemen -   output. Menurut Marry Parket Follet manajemen adalah “the art of getting things done through the others” artinya manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi para manajer untuk mencapai tujuan – tujuan organisasi melalui pengaturan – pengaturan orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan atau berarti tidak melakukan tugas – tugas itu sendiri. Manajemen didalam organisasi sangat diperlukan karena semua bentuk organisasi dimana orang – orang bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan, membutuhkan manajemen. Manajemen diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan orga...
Baca selengkapnya

SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah. Pemerintah dalam arti sempet yaitu mencakup seluruh cabang kekuasaan pemerintahan negara (terdiri dari legislatif, eksekutif dan yudikatif), sedangkan pemerintah secara luas itu mencakup semua sistem pemerintahan negara diantaranya legislatif ada DPR, MPR, DPD. Eksekutif ada Presiden, wakil presiden dan para menteri. Yudikatif ada KY, MA, MK. Konsep umum dari sistem pemerintahan daerah Pemerintah pusat adalah P...
Baca selengkapnya

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada Kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan ...
Baca selengkapnya