PERIMBANGAN KEUANGAN DAERAH



Perimbangan keuangan pusat dan daerah memiliki dasar dari Undang Undang Perimbangan Keuangan yaitu UU no 33 tahun 2004 yang berisi suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demikratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Dana Perimbangan itu meliputi :

  • Dana Alokasi Umum

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah, yang merupakan selisih dari kebutuhan daerah dan potensi daerah. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal (Penjelasan UU No. 33 Th. 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah: 324).


  • Dana Alokasi Khusus

DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah (Penjelasan UU No. 33 Th. 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah : 324).


  • Dana Bagi hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu. Dana Bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil dari pajak meliputi pajak bumi dan bangunan, penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak penghasilan. Dan dana bagi hasil dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi (UU No. 33 Th. 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 11 tentang Dana Bagi Hasil: 273).

Tujuan Perimbangan Keuangan daerah yaitu:

  1. Untuk memberdayakan dan meningkatkan perekonomian daerah
  2. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, akuntabel dan pasti
  3.  Mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara pusat dan daerah
  4. Memberikan acuan yang jelas tentang alokasi penerimaan negara bagi daerah
  5. Mempertegas sistem pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah daerah
  6. Menjadi pedoman pokok tentang keuangan daerah


DANA BAGI HASIL DARI PAJAK YANG DITETAPKAN SEBAGAI DANA PERIMBANGAN
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.
Dana Bagi Hasil dari Pajak :
1.       Pajak Bumi dan Bangunan
2.       Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
3.       Pajak Penghasilan :
a.       Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
b.       Pajak Penghasilan Pasal 21
Penetapan Alokasi DBH Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
·  Alokasi DBH PBB dan DBH BPHTB ditetapkan berdasarkan rencana penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran bersangkutan, paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan
·  Alokasi DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21:
o   Alokasi untuk masing-masing daerah terdiri atas:
§    Alokasi Sementara yang ditetapkan paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan; dan
§    Alokasi definitif (pembagian definitif) yang ditetapkan paling lambat pada bulan pertama triwulan keempat tahun anggaran berjalan
o   Alokasi didasarkan atas rencana penerimaan DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21
o   Alokasi didasarkan atas prognosa realisasi penerimaan  DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21






Sumber :
UU no 33 tahun 2004
Catatan Kuliah

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Azas Azas Manajemen

Azas manajemen adalah salah satu mata kuliah yang ada di program studi keuangan daerah. mata kuliah ini memberikan konseptual tentang dasar, prinsip atau azas-azas manajemen dalam berorganisasi. Bagaimana organisasi dalam mencapai sebuah tujuan yang efektif dan efisien dikelola secara sistematik, yaitu melalui input – proses manajemen -   output. Menurut Marry Parket Follet manajemen adalah “the art of getting things done through the others” artinya manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi para manajer untuk mencapai tujuan – tujuan organisasi melalui pengaturan – pengaturan orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan atau berarti tidak melakukan tugas – tugas itu sendiri. Manajemen didalam organisasi sangat diperlukan karena semua bentuk organisasi dimana orang – orang bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan, membutuhkan manajemen. Manajemen diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan orga...
Baca selengkapnya

SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah. Pemerintah dalam arti sempet yaitu mencakup seluruh cabang kekuasaan pemerintahan negara (terdiri dari legislatif, eksekutif dan yudikatif), sedangkan pemerintah secara luas itu mencakup semua sistem pemerintahan negara diantaranya legislatif ada DPR, MPR, DPD. Eksekutif ada Presiden, wakil presiden dan para menteri. Yudikatif ada KY, MA, MK. Konsep umum dari sistem pemerintahan daerah Pemerintah pusat adalah P...
Baca selengkapnya

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada Kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan ...
Baca selengkapnya