PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH


Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 10 bahwa “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat mekaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Menurut Brotodiharjo R (1982:2) “Pajak adalah iuran rakyat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk dan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.
Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 64 bahwa “Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Dengan itu Pajak Daerah dan Retribusi daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan asli daerah agar pendapatan daerah bisa didapatkan secara optimal.
Jenis-Jenis Pajak Daerah
       (1)    Jenis Pajak provinsi terdiri atas :
a.       Pajak Kendaraan Bermotor
b.      Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
c.       Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
d.      Pajak Air Permukaan; dan
e.      Pajak Rokok.
       (2)    Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas :
a.       Pajak Hotel
b.      Pajak Restoran
c.       Pajak Hiburan
d.      Pajak Reklame
e.      Pajak Penerangan Jalan
f.        Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
g.       Pajak Parkir
h.      Pajak Air Tanah
i.         Pajak Sarang Burung Walet
j.        Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran; dan
k.       Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pada Undang-Undang yang terdahulu yaitu Undang-Undang no 34 tahun 2000 Jenis Pajak Provinsi hanya ada 4 macam pajak dan di Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang no 28 tahun 2009 ada pajak daerah provinsi yang baru yaitu pajak rokok. Sedangkan Jenis Pajak Kota/Kabupaten di Undang-Undang yang terdahulu hanya ada 7 macam pajak dan di Undang-Undang yang sekarang ada 11 macam pajak dan yang terbaru yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.­­­­­­­­­­­
Kesimpulan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bisa mengembangkan potensi daerah. Pajak Daerah dan Retribusi daerah merupakan kewenangan yang diperoleh pemerintah daerah yang di berikan masyarakat dan dapat diukur dengan uang. Pajak dan retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola dan mengaturnya sendiri.


Daftar Pustaka :
http://ismuda-3.blogspot.co.id/2012/02/jenis-pajak-daerah-menurut-uu-no28.html 
2009, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2009, Semarang, Duta Nusindo

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Azas Azas Manajemen

Azas manajemen adalah salah satu mata kuliah yang ada di program studi keuangan daerah. mata kuliah ini memberikan konseptual tentang dasar, prinsip atau azas-azas manajemen dalam berorganisasi. Bagaimana organisasi dalam mencapai sebuah tujuan yang efektif dan efisien dikelola secara sistematik, yaitu melalui input – proses manajemen -   output. Menurut Marry Parket Follet manajemen adalah “the art of getting things done through the others” artinya manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi para manajer untuk mencapai tujuan – tujuan organisasi melalui pengaturan – pengaturan orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan atau berarti tidak melakukan tugas – tugas itu sendiri. Manajemen didalam organisasi sangat diperlukan karena semua bentuk organisasi dimana orang – orang bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan, membutuhkan manajemen. Manajemen diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan orga...
Baca selengkapnya

SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah. Pemerintah dalam arti sempet yaitu mencakup seluruh cabang kekuasaan pemerintahan negara (terdiri dari legislatif, eksekutif dan yudikatif), sedangkan pemerintah secara luas itu mencakup semua sistem pemerintahan negara diantaranya legislatif ada DPR, MPR, DPD. Eksekutif ada Presiden, wakil presiden dan para menteri. Yudikatif ada KY, MA, MK. Konsep umum dari sistem pemerintahan daerah Pemerintah pusat adalah P...
Baca selengkapnya

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada Kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan ...
Baca selengkapnya